KSPSI: kenaikan harga BBM turunkan kesejahteraan buruh

rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai hendak mendorong turunnya kesejahteraan buruh.

ketua konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi di yogyakarta, selasa, menyatakan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, mengakibatkan daya menggunakan buruh terhadap bahan kebutuhan pokok cenderung turun.

menurut dia, bila pemerintah menaikkan harga ataupun membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan demikian rentan terjadi inflasi, dan dalam akhirnya mendorong harga produk-produk naik.

sehingga, tutur dia, daya memakai buruh umumnya mampu turun hingga 30 persen, karena di saat harga naik, upah buruh tetap.

Informasi Lainnya:

yang tadinya dapat menggunakan daging, nanti tak mampu dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, sehingga harga produk-produk naik, katanya.

sementara tersebut, menurut dia, pilihan cara dan mau diupayakan pemerintah supaya mengimbangi kenaikan harga bbm melalui beberapa kompensasi, juga tak menyerahkan dampak bagi para buruh.

langkah antisipasi yang direncanakan semisal menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana program keluarga harapan (pkh), serta beasiswa kepada pelajar miskin tak mencakup pemakaian buruh, sebab buruh tak masuk kategori miskin, katanya.

sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat perihal kebijakan bbm bersama berbagai gubernur pada jakarta, selasa (16/4) kemarin, menyatakan, melalui kenaikan harga bbm supaya kendaraan pribadi dan telah ingin diterapkan mulai mei 2013, dengan demikian penghematan subsidi bbm dan diperoleh bisa rp21 triliun.

ia juga menyampaikan hampir semua gubernur telah menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah tersebut.

tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter supaya kendaraan plat hitam. malahan, ada beberapa gubernur yang minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu telah setuju, ujarnya.

menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan hendak diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang ketika ini salah sasaran.

pemerintah, tutur dia, hendak mempersiapkan kebijakan dengan cermat supaya pelaksanaan selama lapangan berjalan lancar.