mahasiswa pada kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah untuk menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang baru marak terjadi sangat berdampak pada juga mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah mesti menghapuskannya sebab bertentangan melalui nilai keadilan dalam negeri ini, papar ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia mengatakan,sistem buruh kontrak yang sudah dinyatakan mahkamah konstritusi tak banyak dasar hukumnya sementara dalam faktanya pada negeri ini sistem tersebut baru diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh dalam negeri ini baru memprihatinkan karena perusahaan baru memberlakukan sistem buruh kontrak itu, oleh karenanya pemerintah mesti tegas menghapuskannya, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia meminta pada pemerintah agar memberikan sanksi pada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing terhadap buruh, serta buruh kontrak yang tidak pas dengan amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa dan meminta agar buruh diberi upah bagus apalagi kepada mereka dan berusaha selama atas waktu normal yaitu di atas 12 jam.
eksploitasi melalui upah rendah dan tidak pantas serta baru terjadi padahal mereka harus berusaha dalam atas normal selama 12 produk agar perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah harus langsung melindungi buruh melalui meminta perusahaan memberlakukan jam kerja selama delapan merek, juga tidak dulu selama 12 merek supaya buruh tidak lagi tereksploitasi karena buruh adalah aset penggerak ekonomi bangsa ini makanya mesti dilindungi.
perusahaan serta mesti menetapkan upah buruh dan bagus sesuai dengan upah minimun provinsi (ump) dan ditentukan pemerintah karena baru banyak perusahaan di daerah ini dan tidak memberikan upah buruh sesuai melalui standar ump, ujarnya.
ia juga mendesak untuk perusahaan supaya memberikan garansi hari tua terhadap buruh, jaminan kesehatan dan bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan kepada buruh pada daerah supaya mampu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei atau digemari hari buruh sedunia harus menjadi moment agar tambah mensejahterakan buruh, dan pemerintah agar selalu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk serta menyerahkan studi serta layanan kesehatan bagi berbagai penduduk selama negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.